Berita Terkini

Lembata.kpu.go.id-menghadapi Pemilu dan Pemilihan sertentak tahun 2024, Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu dihimbau untuk gencar melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini disampaikan Ketua KPU Lembata, Elias Kaluli Making saat tampil menjadi narasumber dalam kegaiatan Sosialisasi Peran dan Fungsi Kelembagaan Bawaslu. Kegiatan sosiliasi yang berlangsung di aula Palm Indah Hotel pada Selasa 16/11/2021 itu, dimotori Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lembata. Dalam materinya, Elias mengatakan, peran membangun kesadaran berdemokrasi pemilih adalah tanggungjawab semua pihak, termasuk Partai Politik peserta Pemilu. Karena itu, hendaknya pengurus Parpol juga membekali diri dengan aturan-aturan kepemiluan yang nantinya dapat di transver kepada masyrakat pemilih. “Adalah tanggungjawab semua kita untuk mendorong peningkatan kesadaran berdemokrasi. Keterbatasan sumber daya manusia penyelenggara, menjadi salah satu faktor yang menghambat gerakan penyelenggara untuk menjangkau seluruh wilayah Lembata. dibanding penyelenggara Pemilu, Parpol lebih punya ruang untuk menjangkau seluruh wilayah. Pengurus dan kader partai bahkan tersebar sampai ke pelosok desa. Dengan demikian, kami berharap, saat berada ditengah warga Pemilih, Paarpol tidak saja berkampanye dan sosialisasi kader partainya, tetapi sampaikan juga informasi-informasi kepemiluan secara akurat. Dan ini bisa terjadi kalau pengurus partai  punya informasi yang cukup tentang aturan-aturan kepemiluan,” kata Elias. Kendati mengakui tidak gencar turun langsung kemasayarakat pemilih, namun KPU secara masif menyampaikan informasi dan sosialisasi pemilu melalui website dan media sosial. “SDM kami terbatas, karena itu sosialisasi dan pendidikan pemilih gencar kami sampaikan melalui website dan memanfaatkan akun-akun media sosial milik KPU. Seluruh data, dan informasi kepemiluan bisa diakses melalui website dan akun medsos KPU,” katanya. Sementara itu, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Djawa di kegiatan yang sama, berharap pola kemitraan antara Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu, terus dirawat. Menurutnya, sinergisitas Penyelenggara Pemilu dan Parpol peserta pemilu yang baik akan mendorong keberlangsungan Pemilu yang berintegritas. “pola kemitraan seperti ini harus terus dirawat, koordinasi antara kami sesama penyelenggara Pemilu, juga dengan Parpol jangan sampai berhenti, terutama saat-saat krusial. Putusnya koordinasi bisa berdampak merugikan peserta pemilu dan penyelenggara,” Ujar ketua Bawaslu NTT. Sebagaimana informasi, Sosialisasi Peran dan Fungi Kelembagaan Bawaslu, dihadiri Ketua dan Sekertatis Partai Politik, dan beberapa orang utusan Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD) Kabupaten Lembata. Ketua KPU Lembata, Elias Kaluli Making, Kepala Bidang Politik Kesbangpol, Sipri Lajar, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas Djawa, dan Anggota Bawaslu Lambertus Bala Kolin, tampil menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud.

 Lembata.kpu.go.id-Rencana Kerja Belanja (RKB) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024, diserahkan KPU Lembata dan diterima Ketua dan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lembata. Penyerahan RKB Pilkada dari KPU Lembata ke DPRD itu berlangsung di ruang Ketua DPRD Lembata, Kamis 11/11/2021 Sebagaimana disaksikan, Ketua KPU Lembata Elias Kaluli Making, didampingi tiga orang Komisioner, masing-masing Bernabas Hapu Ndima Marak, Hermanus Haron Tadon dan Idris Beda, serta sekertaris KPU Lembata, Jerremia Ellia David Luase. Rombongan KPU di terima Ketua DPRD Lembata Petrus Gero dan Wakil Ketua I DPRD Lembata Fransiskus Gewura. Penyerahan RKB Pilkada 2024 ini bertepatan dengan agenda pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lembata Tahun 2022, antara Pemerintah dan DPRD Kabupaten Lembata. Ketua KPU Lembata dalam diskusi bersama Ketua dan Wakil Ketua DPRD Lembata mengatakan, RKB Pilkada menjadi Tupoksi  Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), namun KPU juga merasa penting untuk mendapat dukungan dari Lembaga DPRD Kabupaten Lembata. Digambarkannya, meski tahapan Pemilu dan Pemilihan belum ditetapkan, namun berdasarkan simulasi, irisihan tahapan Pemilu dan Pilkada 2024 diperkirakan akan terjadi pada akhir tahun 2023. “Besar anggaran Pilkada sesuai rancangan KPU dikisaran 35 milyar lebih, dan kami mohon dukungan dari DPRD Lembata,” ujar Elias. Sementara itu, Ketua DPRD, kepada rombongan KPU Lembata, menjelaskan, anggaran Pilkada merupakan kewajiban untuk siapkan pemerintah, namun mengingat kondisi kemampuan keuangan daerah, maka dalam hal ketersediaan anggaran Pilkada, DPRD dan Pemerintah akan berusaha untuk mencarikan solusi bersama.(KPU/Tim)

Lembata.kpu.go.id - Dua orang Pegawai Negeri Sipil Organik KPU Kabupaten Lembata, terima  Penyerahan SK Kenaikan pangkat, dalam apel bendera memperingati Hari Pahlawan Nasional, yang  berlangsung di halaman depan kantor KPU Lembata, Rabu 10 November 2021. Dua PNS Organik KPU Lembata, masing-masing Siti Rahayu Lapaleng, yang menjabat sebagai PlT Subag Program dan Data  dinaikan pangkatnya darI Penata Muda (III/a) ke Penata Muda Tingkat I (III/b) sementara Subag Hukum KPU Lembata, Eduardus Ola Bebe Goran Tokan dinaikan pangkatnya dari Penata Muda Tingkat I (III/b) ke Penata III/c. Seperti disaksikan, SK kenaikan pangkat dua PNS Organik KPU yang ditandatangani Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno itu, diserahkan langsung oleh Ketua Devisi Sosialisasi, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Idris Beda dan Sekertaris KPU Lembata, Jerremias Ellia David Luase, disaksikan empat orang Komsioner dan seluruh peserta upacara. Apel bendera memperuingati hari pahlawan nasional, dihadiri lima orang Komsioner KPU Lembata, Sekertaris, Kasubag dan seluruh staf. Ketua Devisi Hukum dan Pengendalian Internal, Hermanus Haron Tadon, bertindak selaku inspektur upacara. (KPULembata/Tim)

KPU Lembata, kab-lembata.go.id – Rapat Koordinasi KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan KPU Kabupaten/Kota se Provinsi NTT dalam topik “Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)” diawali dengan menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan selanjutnya mendengarkan arahan pembuka kegiatan oleh Anggota Komisioner KPU RI yang membidangi Divisi SOSDIKLIH dan PARMAS I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi. KPU Kabupaten Lembata yang berkesempatan mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3) yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi NTT secara daring, Ketua KPU Kabupaten Lembata Elias Kaluli Making, Pelaksana Tugas (PlT) Subag Teknis & Hupmas Eduard O.B Gorantokan, dan Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas. Dalam kegiatan tersebut KPU Provinsi NTT menghadirkan KPU Sulawesi Tengah guna berbagi pengalaman dalam pelaksanaan DP3. DP3 adalah Program unggulan KPU RI dalam upaya meningkatkan Partisipasi Masyarakat Desa dengan harapan, program ini bisa mewujudkan pemilih yang cerdas, rasional, mandiri, dan bertanggung jawab dalam setiap pelaksanaan Pemilu atau Pemilihan. dengan Program ini KPU telah melahirkan 25 Kader pada setiap Desa yang menjadi locus pilot project. 25 Kader Peduli Pemilu dan Pemilihan tersebut dibekali dengan pemahaman Kepemiluan yang komprehensif sehingga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat Desa tentang pentingnya berdemokrasi yang dimulai dari tingkat Desa. Program DP3 juga untuk sementara masih mencakup 68 Desa yang tersebar di 34 Provinsi, yang menjadi pilot project, dan kedepan KPU berupaya untuk melaksanakan program ini di seluruh Desa di Indonesia sebagai wujud pemerataan Pendidikan Pemilih bagi Masyarakat Indonesia. (KpuLembata/TIM)

KPULembata-Pilkades haruslah dipandang sebagai titik awal peningkatan kualitas Pemilu dan Pemilikada pada masa datang.  Karena itu, Pilkades serentak Kabupaten Lembata yang akan berlangsung pada Senin, 8 Nopember 2021, diharap terselenggara denga naman. Selain itu untuk  meminimalisir kesalahan, Panitia Pilkades tingkat desa didorong melakukan simulasi pencoblosan dan perhitungan suara. Demikian harapan Komsioner KPU Kabupaten Lembata yang disampaikan oleh Ketua Devisi Hukum dan Pengendalian Internal, Hermanus Haron Tadon dan Ketua Devisi Teknis KPU Lembata, Bernabas Hapu Ndima Marak kepada media ini Rabu, 3/11/2021. Bernabas dan Hermanus ditemui menyampaikan harapan ini di Kantor KPU Lembata. “Pilkades sebagai titik kebangkitan kwalitas demokrasi, karena kita tidak sekedar melihat hadirnya pemimpin baru di desa, tetapi kemudian yang menjadi ukuran adalah, seberapa banyak warga datang ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas, model pengawasan, juga netralitas panitia dalam melaksanakan seluruh tahapan dan jadwal,” Ujar Ketua Devisi Teknis KPU Lembata. Bernabas yang akrab disapa Berhan itu mengatakan, keterlibatan warga untuk mengawasi seluruh tahapan dan jadwal Pilkades, serta hadir menggunakan hak pilihnya di TPS secara bebas adalah bentuk sumbangan riil dan bukti keikutsertaan warga dalam menentukan nasib desanya selama enam tahun masa pemerintahan kepala desa yang dipilihnya. Lebih jauh mengenai perlindungan hak pilih warga dan upaya meminimalisir kesalahan dalam pencoblosan dan perhitungan perolehan suara, Ketua Devisi Hukum dan Pengendalian Internal KPU Kabupupaten Lembata, Hermanus Haron Tadon, mengimbau Pemerintah Kabupaten dan Panitia Pilkades untuk memfasilitasi pelaksanaan semiluasi ditingkat desa, dengan melibatkan warga pemilih secara langsung. Herman mengatakan, kendati warga sudah sering terlibat dalam Pemilu dan Pemilukada, namun berkaca pada pengalaman-pengalam Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU, masih saja terdapat kesalahan teknis. Selain mendorong untuk dilakukan simulasi pencoblosan dan perhitungan suara, Herman juga mengimbau penyelenggara, untuk melakukan sosilisasi sistem penyelenggaraan Pilkades ditengah ancaman wabah covid 19. “Langkah-langkah pencegahan penuluran covid diatur secara rinci melalui Permendagri nomor 72 tahun 2020. Kiranya ini juga menjadi fokus sosialisasi penyelenggara Pilkades, selain itu untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan teknis baik yang dilakukan oleh panitia maupun warga pemilih, maka perlu dilakukan simulasi pencoblosan dan perhitungan suara secara massif,” katanya. Lebih jauh dalam imbauannya, Ketua Devisi Hukum dan Pengendalian Internal KPU Lembata itu, meminta warga untuk tetap menjaga dan merawat tali persaudaraan. Hal ini disampaikannya mengingat perbedaan pilihan, seringkali memicu perpencahan dan berpotensi menimbulkan dendam politik yang berkepanjangan. “Dalam demokrasi, berbeda pilihan itu wajar, dan harus diterima dan dikelola secara bijak. Yang paling penting adalah jaga dan rawat tali persaudaraan. Siapapun yang kemudian tampil sebagai pemenang dalam Pilkades mendatang, adalah pemimpin bersama dan harus didukung, dikawal bersama untuk kemajuan desa kedepan,” kata Herman. (KPULembata/Tim)

Lewoleba, KPULembata- Sebanyak 516 warga pemilih yang tersebar di sembilan kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lembata, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dalam kategori meninggal dunia, data warga yang meninggal dunia itu terungkap saat KPU Lembata melakukan rekaptiuasli Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) bulan Oktober 2021. Sementara itu, Daerah Pemilihan (Dapil) III Lembata, tercatat memegang rekor data pemilih terbanyak dibanding jumlah pemilih Dapil I, II dan IV Lembata. Ketua Devisi Program dan Data KPU Lembata Petrus Payong Pati, menyampaikan hal ini saat ditemui diruang kerjanya, Kantor KPU kabupaten Lembata, Selasa 2/11/2021. “Data pemilih per Oktober 2021 sesuai rekapan KPU Lembata per tanggal 29 Oktober 2021, rekor pemilih terbanyak dipegang oleh Dapil III Lembata, yakni Kecamatan Buyasuri dengan Jumlah Pemilih bulan sebelumnya 14.685 naik menjadi 14.727 atau ada pertambahan pemilih sebanyak 67 orang, dan Kecamatan Omesuri, di bulan Oktober ada tambahan pemilih baru sebanyak 60 orang dari jumlah pemilih sebelumnya, sehingga total pemilih Kecamatan Omesuri tercatat sebanyak 12.403 pemilih. Jadi total pemilih Dapil III sampai Oktober 2021  sebanyak 27.130 Pemilih,” jelas Payong Pati. Dia menjelaskan lagi, Dapil II yang terdiri dari tiga kecamatan, masing-masing Kecamatan Ile Ape, Ile Ape Timur dan Kecamatan Lebatukan, Berada diurutan III, dengan total pemilih sebanyak, 19.822 yang merupakan akumulasi dari pemilih kecamatan Ile Ape sebanyak 9.123 atau terdiri dari pemilih laki-laki 3.997, dan perempuan 5.135, selanjutnya Kecamatan Ile Ape Timur dengan total pemilih 4.087, dari total pemilih laki-laki 1.749 dan perempuan 2.338, Kecamatan Lebatukan dengan pemilih 6.603, dari jumlah pemilih laki-laki 2.951 dan perempuan 3.652. Dapil Nubatukan, atau Dapil I Lembata, berada posisi II, dengan total pemilih 24.106 pemilih laki-laki sebanyak 11.441, dan perempuan 12.665, sementara rekor pemilih terkceil di Kabpaten Lembata di pegang oleh Dapil IV Lembata dengan akumlasi pemilih dari tiga kecamatan, masing-masing pemilih dari  Kecamatan Atadei sebanyak 5.768, dari pemilih laki-laki 2.559, dan perempuan, 3.209, selanjutnya, Kecamatan Nagawutung dengan jumlah Pemilih 6.850, dari pemiih laki-laki, 3.119 dan perempuan sebanyak, 3.731, dan Kecamatan Wulandoni, 5.848, dari pemilih laki-laki, 2.579 dan perempuan 3.269, sehingga total pemilih Dapil IV sebanyak, 18.466 “Secara keseluruhan ada pertambahan pemilih baru di Kabupaten Lembata sebanyak 683 pemilih, dari total pemilih baru laki-laki sebanyak 346 dan pemilih baru perempuan 337 orang. Sumber data pemilih kita berasal dari data rekaman E-KTP Dinas Dukcapil Lembata, juga KPU input dari data informasi warga pemilih, melalui akun-akun media sosial KPU Kabupaten Lembata,” beber Payong Pati. Sementara itu, ditanya tentang potensi pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS), Ketua Devisi Proda KPU Kabupaten Lembata yang akrab disapa Piter itu menjelaskan, data warga pemilih yang meninggal dunia sesuai data rekapan KPU Kabupaten Lembata, terhitung sejak Januari sampai dengan Oktober 2021 tercatat sebanyak 516 orang dengan kategori pemilih meninggal dunia. Menurutnya, data pemilih TMS kategori meninggal dunia sebagaimana yang dia sampaikan adalah data yang berhasil di catat KPU dari informasi warga pemilih. Disampaiknya lagi, sesuai rekapan KPU, data pemilih TMS periode bulan Oktober 2021 sebanyak 45 orang, terdiri dari TMS Pemiih laki-laki sebanyak 26 orang dan perempuan 19 orang. “Potensi Pemilih meninggal dunia sangat mungkin lebih banyak dari yang sudah dicatat KPU Lembata. Dan KPU tidak saja mencatat pemilih TMS kategori meninggal dunia, tetapi masih ada TMS kategori lain, seperti pindah domisili, TN/Polri, bukan penduduk, dan pemilih bawah umur. Jadi ini data riil, dan bisa KPU pertanggungjawabkan,” Katanya. (KPULembata/TIM)