Pemilu harus dipandang sebagai proses membuat manusia menjadi bermartabat. Jika pemilu menghasilkan ketegangan, yang berujung pada perpecahan maka bangsa ini gagal membuat manusia menjadi beradab. Hal ini disampaikan Pengamat sosial budaya Lembata, Emanuel Prason Krova saat menjadi narasumber dalam kegiatan Media Gathering yang digagas Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lembata, Selasa 11/7/2023.
Media Media Gathering digelar pada salah satu cafe dalam kota Lewoleba itu berlangsung dari pukul 18.30 sampai 19.30 menghadirkan Ketua KPU Lembata Elias Kaluli Making dan Pengamat sosial budaya Lembata, Emanuel Prason Krova sebagai pemateri, puluhan awak media online Lembata hadir meliput.
Prason Krova menilai, Politik identitas dan politik uang masih mewarnai Pemilu 2024, hal ini terjadi karena lemahnya ide dan gagasan politisi untuk meraih dukungan warga pemilih.
Menurutnya, Politik identitas sudah ada sejak bangsa ini berdiri, tetapi Pendiri Bangsa tidak terjebak dalam terminologi siapakah manusia Indonesia dalam penggalian identitas secara pribadi, dan mampu mengatasi sekat-sekat personal, dalam pemikiran brilian dan terakumulasi dalam konsep yang disebut Pancasila.
Pergulatan untuk menjawab pertanyaan siapa sebenarnya manusia Indonesia, kata Prason Krova, sejatinya para pendiri bangsa, sedang mengalihkan bangsa ini dari state to nature atau dari situasi yang tidak teratur menjadi situasi yang teratur dimana dalam instrument politik modern disebut Pemilu. Dengan demikian, Pemilu harus dipandang sebagai proses membuat manusia menjadi martabat.
“Jadi kalau tiba-tiba negara menjadi tidak teratur, maka tanggungjawabnya ada pada kita semua. Dan jangan sampai kita ini menjadi bagian dari situasi yang tidak beradab yang menggagalkan keinginan semua orang, leluhur kita dan para pendiri bangsa ini untuk menjadikan situasi bangsa ini menjadi yang beradab,”
Sementara itu, Ketua KPU Lembata Elias Kaluli Making dikesempatan yang sama menjelaskan, Pemilu 2024 ada sejumlah tantangan yang siap dihadapi. Beberapa diantaranya adalah, politik identitas, politik uang, partisipasi pemilih, cuaca, dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menguasai teknologi.
“Politik identitas berpotensi memecah belah bangsa dan memperlemah demokrasi. Disamping itu, tantangan lainnya adalah politik uang, berita hoax pemilu yang semakin berseliweran di media sosial, partisipasi pemilih dalam Pemilu, sinyal internet, cuaca, juga keterbatasan SDM dalam menguasai teknologi,”
Menurutnya,untuk menghadapi tantangan itu, KPU telah menyiapkan berbagai strategi penting diantaranya adalah, pengadaan logistik berdasarkan pendekataan wilayah dan jenis Pemilu, melakukan simulasi pendistribusian logistik ke wilayah terjauh, tersulit dan terpencil, sosialisasi massif melalui berbagai media, juga kerjasama dengan pemerintah dan stake holder lainnya.
“Pemilu yang berjalan lancar, dan aman tidak bisa berjalan kalau tanpa dukungan semua pihak. Karena Pemilu bukan semata-mata tanggungjawab Penyelenggara Pemilu, tetapi tanggungjawab seluruh elemen bangsa ini,” (Uba/Yogi)
.jpeg)
