FENOMENA BUZZER POLITIK JADI SOROTAN DALAM KOPI PARMAS PART 6
FENOMENA BUZZER POLITIK JADI SOROTAN DALAM KOPI PARMAS PART 6
Halo, #TemanPemilih!
KPU Kabupaten Lembata mengikuti kegiatan KoPi Parmas (Kita Omong Pemilu, Demokrasi dan Partisipasi Masyarakat) Part 6 yang diselenggarakan KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) secara daring dari aula KPU Kabupaten Lembata pada Rabu, 7 Januari 2026. Kegiatan tersebut dihadiri Anggota KPU Kabupaten Lembata Petrus Paulus Juang, Ibrahim Kader, Idris Beda dan Paulina Y. B. Tokan. Turut hadir Sekretaris KPU Kabupaten Lembata Konradus Liwu, Kasubag Parmas SDM Joenady Wongso serta para staf.
KoPi Parmas Part 6 mengangkat tema “Fenomena Buzzer Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Publik” dengan moderator Kasubag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Manggarai Barat, Florence V. Yunita. Adapun narasumber dalam kegiatan tersebut adalah Anggota KPU Kabupaten Sumba Barat Divisi Sosdiklih Parmas dan SDM Agusalim Ahmad serta Ketua KPU Kabupaten Ngada Divisi Keuangan, Umum dan Logistik Stefania O. Meo.
Dalam pemaparannya, Agusalim Ahmad menjelaskan bahwa fenomena buzzer kerap muncul pada tahapan krusial pemilu dan pilkada serta berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap KPU. Isu yang sering disasar antara lain terkait data pemilih, netralitas KPU dan badan ad hoc, logistik pemilu, rekapitulasi hasil, hingga tuduhan keberpihakan.
Sementara itu, Stefania O. Meo menyampaikan bahwa buzzer awalnya digunakan untuk kepentingan pemasaran produk, namun kini berkembang menjadi alat politik untuk membangun dukungan atau pencitraan. Ia menjelaskan terdapat dua pola penggunaan buzzer, yakni secara positif untuk membangun citra dan secara negatif untuk menjatuhkan pihak lain. Dominasi buzzer, bot, dan influencer di ruang publik digital dinilai menyebabkan suara akademisi dan informasi berbasis data kerap tenggelam.
KPU Kabupaten Lembata berharap dengan dilakukan kegiatan KoPi Parmas ini dapat menjadi ruang diskusi bagi penyelenggara pemilu untuk memahami dinamika komunikasi politik digital serta tantangannya terhadap partisipasi dan kepercayaan publik dalam proses demokrasi.
